Peran serta ORMAS BIDIK sebagai Organisasi Kemasyarakatan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi tentunya harus didukung dengan pengetahuan dan pemahaman anggota terhadap produk-produk hukum yang ada agar setiap anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya paham dan mengerti aturan hukumnya.
Silahkan download Produk Hukum yang telah disediakan.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Download disini
Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Download disini
Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Download disini
Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Download disini
Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Download disini
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Download disini
Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Download disini
PERATURAN PEMERINTAH
PERPU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU. No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Download disini
PPRI No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Download disini
PPRI No. 45 Tahun 2017 tentang Partispasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Download disini
PPRI No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Download disini
PERATURAN MENTERI
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Keuangan Negara Download disini
Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Download disini
Permendagri No. 72 tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Download disini
Permendagri No. 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Download disini
Permendagri No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Download disini